Sri Lestari Ningsih Primary Author mixed material bibliography JAKARTA USNI 2021 id Indonesia

Text

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat melalui berbagai media, termasuk media sosial, namun beberapa orang banyak yang salah menggunakannya, salah satunya yaitu dalam mengungkapkan hal negatif. Hal negatif itu bisa berupa ujaran kebencian, munculnya tindakan ujaran kebencian bisa menimbulkan kerusuhan baik secara individu ataupun antargolongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim memutus perkara No. 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel dan putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI tentang tindak pidana ujaran kebencian. Pada putusan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah memerhatikan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana agar terciptanya keadilan yang sebenarnya. Penelitian ini menganut model penelitian hukum normatif, di mana objek yang ada pada penelitian ini merupakan putusan hakim atau UU (undang-undang). Sedangkan jenis pendekatannya merupakan pendekatan kualitatif yuridis normatif, di mana pendekatan ini berkaitan dengan beberapa alasan dalam hukum yang dipakai hakim agar sampai pada keputusan serta menelaah kesesuaian antara putusan pengadilan dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi memutuskan tindakan Terdakwa merupakan tindakan ujaran kebencian. Hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu melihat pada aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Aspek yuridis adalah hakim memutus bahwa tindakan Terdakwa benar merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan pada pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11 tahun 2008. Aspek filosofisnya adalah hakim mempertimbangkan kebebasan individu yang tak terbatas, melainkan dibatasi oleh norma dan hukum. Aspek sosiologisnya adalah hakim memutuskan bahwa tindakan Terdakwa dapat memicu permusuhan antar golongan dilihat berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana, di mana saat itu dikenal dengan tahun politik. Putusan hakim juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) keI KUHP. Sri Lestari Ningsih Media Sosial Ujaran Kebencian NONE Institutional Repository USNI Universitas Satya Negara Indonesia 8200046 Perpustakaan USNI Kampus A Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Oleh Ahmad Dhani Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI) 1424 2021-10-12 14:39:15 2021-10-12 14:42:38 machine generated