MUSHAFA FAOZI Primary Author mixed material bibliography JAKARTA USNI 2017 id Indonesia

Text

Kecamatan Pemangkat terdapat dua jenis usaha perikanan yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk perikanan budidaya dapat dilihat dengan adanya tambak-tambak ikan yang diusahakan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan untuk penangkapan ikan dibuktikan dengan adanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) yang berada di Desa Penjajap. Hasil laut di Kecamatan Pemangkat sangatlah berpotensi sehingga sektor perikanan menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Sambas. Produksi perikanan laut di Kecamatan Pemangkat pada tahun 2015 sebesar 13.978,24 ton, produksi perikanan umum sebesar 14,15 ton, dan produksi budidaya ikan sebesar 2.569,57 ton. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 711 merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang meliputi Malaysia, Philipina, Vietnam, dan Thailand. Maraknya pencurian ikan oleh negara tetangga tersebut bukan tidak mungkin sumber daya laut kita semakin menipis terutama terkait dengan pendapatan nelayan di sekitar WPP-RI 711, secara langsung maupun tidak langsung telah banyak kapal asing yang sengaja masuk ke wilayah perairan Indonesia sehingga merugikan negara terutama nelayan yang menangkap ikan di wilayah perairan tersebut. Tindak Pidana Perikanan yang terjadi di WPP-RI 711 banyak didominasi oleh pencurian ikan atau illegal fishing oleh kapal – kapal asing yang masuk ke perairan RI, yang terdiri dari banyaknya kapal-kapal trawl atau pair trawl, kapal purse seine dan kapal gillnet, yang dioperasikan oleh kapal asing yang berasal dari negara Vietnam, Thailand, Malaysia, China dan Laos. Jumlah kasus tindak pidana perikanan di WPP-RI 711 pada tahun 2015 sebanyak 66 kasus sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 110 kasus. Tujuan penelitian adalah : (1) Mengetahui tindak pidana perikanan yang terjadi di WPP-RI 711; (2) Menghitung pendapatan nelayan lokal di Kecamatan Pemangkat sebelum dan setelah adanya tindak pidana perikanan di WPP-RI 711 dan (3) Mengetahui pengaruh tindak pidana di WPP-RI 711 terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat. Penelitian dilakukan di PPN Pemangkat pada bulan Juni 2017, dengan menggunakan metode studi kasus melalui pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisa terhadap pendapatan nelayan dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh dengan mencari selisih antara total penerimaan (Total Revenue/TR) penjualan hasil tangkapan dengan total biaya (Total Cost/TC) yang dikeluarkan untuk menangkap ikan (Hanafiah dan Saefuddin, 2006). Sedangkan untuk menganalisis pengaruh tindak pidana perikanan terhadap pendapatan nelayan dengan menggunakan uji t berpasangan (uji t paired). Tujuan uji t paired ini untuk mengetahui apakah mempunyai perbedaan rata-rata yang secara nyata atau tidak terhadap suatu kondisi (Hidayat, 2007). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi PPN Pemangkat sudah beroperasi dengan baik dengan berjalannya mekanisme pemeriksaan hasil tangkapan oleh PPN Pemangkat baik dari pegawai Pengawas Perikanan dan Pelabuhan Perikanan yang secara periodik mendata hasil tangkapan ikan yang didaratkan ke PPN Pemangkat tersebut. Jenis tangkapan nelayan di Pemangkat antara lain meliputi, Tenggiri, Tongkol hitam, Tongkol putih, Mata besar, Kembung, Manyong, Layar, Layang, Selar dan Cakalang. Sedangkan dari hasil tangkapan nelayan mengalami kenaikan dari tahun 2015 dengan produksi ikan sebanyak 13.978 ton sedangkan pada tahun 2016 produksi ikan sebanyak 15.233 ton. Analisis pengaruh adanya tindak pidana perikanan terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dilakukan dengan menggunakan uji t paired dan hanya digunakan untuk menganalisa adanya tindak pidana perikanan di WPP-RI 711, hal ini dikarenakan WPP-RI 711 merupakan satu-satunya daerah penangkapan ikan di Kecamatan Pemangkat. Adapun hasil pendapatan nelayan Kecamatan Pemangkat dari sistem lelang dengan sistem pembagian hasil yang telah disepakati bersama yaitu, 75% untuk pemilik kapal (juragan darat), 25% sisanya untuk awak kapal dengan dengan perhitungan 15% diserahkan depada juragan laut(pemimpin kapal) dan 10% dibagikan ke nelayan buruh(pandhega). Rp967.340.550,00 untuk juragan darat; Rp193.468.110,00 untuk juragan laut(pemimpin kapal); dan Rp128.978.740,00 untuk pandhega. Kondisi pendapatan nelayan pemangkat tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkann dengan pendapatan sebelumnya (belum terdapat tindak pidana perikanan) yang diasumsikan pendapatan nelayan pada tahun 2015 yaitu Rp911.540.550,00 untuk juragan darat; Rp182.308.110,00 untuk juragan laut(pemimpin kapal); dan Rp121.538.740,00 untuk pandhega. Berdasarkan uji t paired terhadap pengaruh adanya tindak pidana perikanan dengan pendapatan nelayan, dihasilkan thitung (juragan darat -0.381, juragan laut -0,381 dan pandhega -0,381) lebih kecil dari nilai ttabel dengan nilai signifikan 95% dan derajat bebas n- 1 (1,729). Sehingga dapat diartikan bahwa adanya tindak pidana perikanan masih belum memberikan dampak/pengaruh terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pemangkat. Berdasarkan kondisi dari hasil penelitian dapat disarankan, yaitu : (1) Lembaga atau instansi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah personel pengawasan di wilayah perairan tersebut sehingga dapat meningkatkan pengawasan di WPP-RI 711; (2) Penambahan pengoperasian alat bantu lampu yang berfungsi untuk menarik ikan-ikan agar naik ke permukaan sehingga tidak tertuju pada penangkapan pada saat adanya bulan purnama sehingga hasil tangkapan dapat meningkat dan berpengaruh terhadap hasil pendapatan nelayan; (3) Penanganan tindak pidana perikanan perlu dikembangkan ke berbagai sektor mulai dari industri perikanan tangkap, pengolahan maupun pembudidayaan ikan sehingga akan dapat melindungi nelayan atau pengusaha ikan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Pemangkat. MUSHAFA FAOZI Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan NONE Institutional Repository USNI Universitas Satya Negara Indonesia 8170099 Perpustakaan USNI Kampus A (SKRIPSI) PENGARUH TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WPP-RI 711 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN LOKAL DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2864 2022-10-19 09:56:39 2022-10-19 10:00:01 machine generated