Albert Danil Anton Umbas Primary Author mixed material bibliography JAKARTA USNI 2025 id Indonesia

Text

Pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 merupakan peristiwa ketatanegaraan yang menandai fase kritis dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Mekanisme pemakzulan yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas konstitusional justru memperlihatkan dominasi faktor politik dibandingkan kepatuhan terhadap prinsip hukum. Hal ini terjadi karena pada saat itu Mahkamah Konstitusi belum terbentuk sehingga tidak ada lembaga yudisial independen yang berwenang menilai tuduhan terhadap presiden. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan historis melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, memorandum DPR, serta dokumen hukum terkait. Kajian ini diperkuat dengan teori konstitusionalisme dan teori pemisahan kekuasaan sebagai pisau analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid lebih banyak ditentukan oleh konfigurasi politik saat itu dibandingkan mekanisme hukum yang objektif dan transparan. Proses tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law karena lemahnya instrumen pengujian yuridis. Meskipun demikian, peristiwa ini membawa dampak penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama melalui lahirnya amandemen UUD 1945 dan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memperkuat prinsip checks and balances serta supremasi konstitusi. Pemakzulan tahun 2001 dengan demikian menjadi preseden historis sekaligus pelajaran berharga bahwa pemberhentian presiden harus ditempatkan sepenuhnya dalam kerangka hukum yang ketat untuk menjaga stabilitas demokrasi. Albert Danil Anton Umbas Ilmu Hukum politik NONE Institutional Repository USNI Universitas Satya Negara Indonesia 8250305 Perpustakaan USNI Kampus A (SKRIPSI) ANALISIS YURIDIS DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TAHUN 2001 4366 2025-09-25 15:29:26 2025-09-25 15:43:36 machine generated