Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi
struktur modal dan dampaknya terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terhubung
secara politik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research dengan
pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis data panel. Penelitian ini
dilakukan di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.com. Pengujian
hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi (R2),
uji parsial (uji-t) dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis yang
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23, Eviews 9.
Keterbaruan dari penelitian ini adalah digunakannya koneksi politik sebagai variabel
moderasi, yang menunjukkan variabel tersebut dapat memperkuat/ memperlemah
variabel bebas terhadap variabel terikat.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) koneksi politik, peluang pertumbuhan,
dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal,
sedangkan struktur aset dan risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap
struktur modal, (2) koneksi politik memperkuat pengaruh antara struktur aset, peluang
pertumbuhan dan risiko bisnis perusahaan terhadap struktur modal tetapi melemahkan
pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal, (3) hubungan politik, peluang
pertumbuhan, dan struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan; Namun, struktur aset, ukuran perusahaan, dan risiko bisnis berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan (4) koneksi politik melemahkan
pengaruh struktur aset dan struktur modal terhadap nilai perusahaan, memperkuat
pengaruh risiko bisnis terhadap nilai perusahaan. dan tidak dapat memoderasi
pengaruh ukuran perusahaan dan peluang pertumbuhan terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori signalling, koneksi politik
dapat memberikan sinyal positif bagi perusahaan tapi di lain sisi bisa menjadi sinyal
negatif bagi pemerintah.