Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kekerasan seksual di dalam ruang lingkup
rumah tangga semakin tinggi, salah satunya adalah karena masih banyak masyarakat
Indonesia yang menganggap tabu kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah
tangga. Dikarenakan oleh anggapan tersebut maka mereka menjadi apatis sehingga
banyak orang yang tidak tahu bahwa seorang istri juga suami sebenarnya dilindungi
oleh Undang-Undang dari segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan
oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih kepada
seorang istri yang menjadi korban kekerasan seksual oleh suaminya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang telah penulis susun ini adalah
yuridis normatif, yaitu jenis metode yang mengandung arti bahwa pendekatan masalah
perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah
tangga berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dinilai telah sesuai atau sama
dengan aturan tertulis atau perundang-undangan tertulis (law in books). Teknik
pengumpulan data yang penulis gunakan adalah library research yaitu dengan
mengumpulkan data-data dari berbagai literatur mengenai pembahasan kekerasan
seksual dalam rumah tangga.
Hasil penelitian yang penulis lakukan memberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya
UU PKDRT ini telah mengakomodir hal-hal yang tidak diatur di KUHP tentang
kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti sanksi pidana dan hak-hak yang harus
diterima oleh para korban kekerasan rumah tangga, namun masih juga ditemukan
kekurangan yang bisa diperbaiki juga oleh para pembuat Undang-Undang dengan
mengesahkan RUU PKS yang cakupannya lebih luas.