Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana dinamika
perlindungan hak sipil warga negara Perancis pada Pemerintahaan Emmanuel
Macron pasca protes negara-negara Arab. Dalam studi kasus penayangan karikatur
Nabi Muhammad yang ditayangkan oleh tabloid satire Charlie Hebdo telah
membuat marah sebagian warga muslim termasuk negara-negara Arab. Mulai dari
pemboikotan terhadap produk-produk Perancis sampai timbulnya penilaian islam
yang radikal karena kasus pemenggalan guru yang menayangkan karikatur Nabi
Muhammad dalam diskusi belajar disekolah. Kasus ini berkembang dikarenakan
Presiden Macron menolak untuk menutup tabloid Charlie Hebdo dan menyatakan
bahwa penayangan kartun kontroversial itu tidak melanggar aturan dan hukum di
Perancis. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin menganalisis
kebijakan tersebut dan menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan hak sipil
di negara sekularis seperti perancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif-eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai
data primer. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembahasan terhadap
penayangan kartun tersebut merupakan perlindungan atas kebebasan berpendapat
sebagai bagian dari hak sipil, sama seperti jaminan warga untuk beragama dan
melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.