Perdagangan manusia merupakan sebuah isu menjadi perhatian luas di Asia
Tenggara, Khususnya negara Thailand dan bahkan di seluruh dunia. Perdagangan
manusia tidak hanya melibatkan satu negara tetapi telah menjadi perdagangan lintas
batas antar negara (transnasional). Maraknya isu perdagangan orang berawal dari
meningkatnya jumlah pencari kerja, baik pria maupun wanita bahkan anak-anak,
untuk bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Berbagai penyebab yang
menyebabkan hal tersebut, termasuk faktor-faktor penting seperti kemiskinan, tidak
tersedianya lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke
industri dan krisis ekonomi yang tak berujung, kurangnya pendidikan dan
keterbatasan informasi yang tersedia membuat mereka rentan terjebak dalam
perdagangan manusia. Berangkat dari kesungguhan Thailand dalam menangani
ancaman kejahatan lintas negara terkait perdagangan manusia dinegaranya,
sehingga menjadikan pemberantasan perdagangan manusia sebagai salah satu
agenda nasional. Penelitian ini menggunakan teori kebijakn publik, kebijakan
keamanan nasional, konsep human security, dan konsep transnational organized
crime. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan 5P
Strategy Framework Thailand dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara
terkait perdagangan manusia. Kebijakan 5P merupakan strategi kebijakan yang
dibuat Thailand dalam memberantas perdagangan manusia yang ada di Thailand.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil
penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan Thailand dalam menghadapi
ancaman kejahatan lintas negara terkait perdagangan manusia yaitu melalui 5P
yang meliputi policy, prosecution, protection, prevention, partnership.