Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi magnet yang menarik perhatian berbagai negara khususnya bagi Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei yang secara langsung terlibat dalam sengketa LTS, hal tersebut karena LTS memiliki sumber daya alam dan maritim yang melimpah, seperti minyak dan gas serta jalur lautnya yang cukup strategis dan lainnya. Sengeketa LTS menjadi panas, karena diawali dengan dari klaim Tiongkok dengan membuat Nine Dash Line dan mengajukan ke PBB diiringi dengan agresivitas setelahnya. Hal tersebut memantik respon dari negara-negara lain salah satunya adalah Filipina, pada masa
kepemimpinan Duterte walaupun Duterte memilih bersahabat dengan Tiongkok,
namun security dilemma tidak dapat terhindarkan dikala Tiongkok semakin
menunjukan agresivitasnya yang mengancam keamanan maritim di LFB yang
merupakan bagian dari LTS. Dengan kasus demikian, penelitian ini dilakukan agar
dapat mengetahui bagaimana respon Filipina terhadap agresivitas Tiongkok tersebut di LFB pada masa Duterte. Respon Duterte dalam kasus ini dapat dikatakan
sebagai respon yang cukup unik dibanding pemerintahan sebelumnya, dan untuk
menggambarkan serta menganalisis respon Filipina maka teori yang digunakan
adalah RCT dengan didukung oleh beberapa konsep seperti keamanan maritim,
security dilemma, dan hedging. Dengan teori dan konsep yang diterapkan, maka hasil yang didapat adalah Duterte memberikan dua tipe respon untuk menghadapi agresivitas Tiongkok yaitu respon pasif, yang tidak melibatkan militer dan yang kedua adalah respon agresif, yang melibatkan militer. Namun respon agresif yang
dipilih bukanlah untuk menyerang melainkan sebagai pertahanan diri bagi Filipina, sehingga dapat menurunkan agresivitas Tiongkok di LFB.