Penelitian ini membahas upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja, yang menjadi perhatian serius karena meningkatnya jumlah korban setiap tahunnya. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum di kedua negara menjadi pemicu utama maraknya kasus ini. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan menganalisis langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia, khususnya yang menimpa PMI di Kamboja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, serta berlandaskan pada teori Keamanan Manusia untuk memahami fenomena perdagangan manusia secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, seperti pembentukan Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Manusia dan peningkatan kerjasama bilateral dengan Kamboja, masih terdapat banyak tantangan, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kerjasama internasional dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia yang melibatkan PMI.