Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan
akibat penipuan dalam transaksi jual beli melalui e-commerce, dengan
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Fenomena yang melatarbelakangi studi ini adalah maraknya keluhan
dari konsumen yang mengalami kerugian dalam transaksi daring, yang dipicu oleh
lemahnya posisi konsumen serta minimnya kesadaran hukum. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengungkap jenis-jenis perlindungan hukum yang
tersedia dan menilai sejauh mana efektivitas penerapan regulasi dalam menjamin
keadilan hukum di sektor perdagangan digital. Metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan
dan referensi pustaka terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi
perlindungan konsumen telah disusun, pelaksanaannya masih lemah akibat
minimnya pengawasan, rendahnya literasi hukum, serta belum optimalnya sistem
pengaduan dan penegakan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya
pembaruan kebijakan yang responsif terhadap era digital, peningkatan edukasi
hukum kepada masyarakat, serta pengawasan aktif terhadap pelaku usaha demi
terciptanya iklim transaksi yang adil, transparan, dan aman bagi konsumen.