Permasalahan parkir liar di Jakarta, khususnya di Kecamatan Kebayoran Lama,
semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan
terbatasnya ketersediaan lahan parkir resmi. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan
kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menimbulkan masalah
hukum mengenai perlindungan dan tanggung jawab terhadap pengguna jasa parkir.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran telah
mengatur kewajiban penyelenggara parkir, tata kelola, serta perlindungan hukum
secara komprehensif. Namun, dalam praktiknya masih terlihat adanya kesenjangan
yang cukup besar antara norma yang ditetapkan dengan kenyataan di lapangan.
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan yang berlaku
sekaligus memadukannya dengan hasil temuan di masyarakat melalui wawancara,
observasi, dan penyebaran angket kepada pengguna jasa parkir maupun
penyelenggara. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan, juru parkir, serta
masyarakat yang memanfaatkan layanan parkir di titik-titik rawan pelanggaran.
Pendekatan yang digunakan menggabungkan analisis normatif dan empiris
sehingga dapat menilai sejauh mana regulasi berjalan sesuai tujuan hukumnya.
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah masih
belum efektif. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kesadaran hukum
masyarakat, lemahnya konsistensi penegakan aturan, serta minimnya fasilitas
parkir resmi yang memadai. Hal ini berdampak pada semakin maraknya praktik
parkir liar yang justru dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Untuk itu
diperlukan peningkatan pengawasan, penyediaan infrastruktur parkir yang lebih
layak, serta sosialisasi regulasi secara intensif agar tujuan hukum dalam
menciptakan ketertiban dan kepastian dapat tercapai.