Perdagangan orang merupakan fenomena kejahatan yang menjadi ancaman serius
bagi keamanan global, terkhusus di Indonesia. Salah satu pintu masuk terjadinya
kejahatan perdagangan orang adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)
secara ilegal oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
yang tidak bertanggung jawab. Malaysia menjadi salah satu negara penerima
korban perdagangan orang terbesar dari Indonesia. Untuk menangani permasalahan
ini selain harus dilakukan upaya di internal negara, dibutuhkan pula suatu integrasi
antara Indonesia dan Malaysia. Namun penanganan menjadi terhambat karena
kedua negara memiliki legal clash terkait penanganan terhadap kejahatan
perdagangan orang. Melalui teori diplomasi, konsep keamanan manusia, konsep
perdagangan orang dan konsep komunitas keamanan, penelitian ini menganalisis
bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dalam
menangani kejahatan perdagangan orang melalui kerangka ASEAN PoliticalSecurity Community (APSC). Kerangka APSC sendiri merupakan suatu rencana
aksi yang dibuat untuk mewujudkan solidaritas di kawasan, menciptakan komunitas
yang damai, kuat dan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai
masalah keamanan kawasan. Kerangka APSC secara khusus memiliki elemenelemen tersendiri dalam mengkoordinasikan cara-cara penanganan terhadap
kejahatan perdagangan orang bagi negara-negara ASEAN. Penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan metode kualitatif-analitis. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, studi dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian
menunjukan bahwa diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam menangani
kejahatan perdagangan orang melalui kerangka APSC dilakukan melalui ratifikasi
dan impementasi berbagai konvensi ASEAN dan PBB terkait perdagangan orang,
upaya penuntutan, upaya perlindungan, upaya pencegahan, dan upaya peningkatan
kerja sama antar kedua negara.