UUD 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah berdasarkan atas
hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (matctstaat),
yang mempunyai arti bahwa negara termasuk didalam perangkat pemerintah serta
Lembaga Negara yang ada dalam pelaksanaan segala tindakan harus dilandasi
oleh Hukum atau harus di pertanggungjawabkan secara hukum. Tindak Pidana
kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang
melanggar norma kesusilaan dan sangat meresahkan masyarakat, hal ini
bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan Masyarakat yang
aman, tentram, dan sejahtera. Maka mengenai penerapan hukum terhadap pelaku
tindak pidana kekerasan seksual anak dalam keluarga telah terdapat peraturan
yang mengaturnya selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam
penelitian ini dibahas permasalahan mengenai dasar pertimbangan Hakim dan
Penerapan hukum apakah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam putusan
perkara Nomor 70/Pid.Sus/2022/Pn. Trg berupa sanksi 11 (sebelas) Tahun dan
denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila dengan tidak
dibayar maka diganti dengan Pidana penjara 3 (tiga) bulan. Penelitian skripsi ini
menggunakan metode penelitian normatif merupakan penelitian terhadap data
sekunder. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim
dan penerapan hukum apa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan, dalam
menjatuhkan pidana penjara 11 tahun sudah sesuai menggunakan pasal 81 ayat 1
Jo. 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Tetapi dalam penjatuhan hukuman hakim belum menggunakan hukuman
maksimal 15 tahun penjara dikarenakan atas dasar pertimbangan hakim melihat
dari keadaan yang meringankan terdakwa, dengan tujuan pemidanaan sebagai
pembelajaran dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi kesalahan dan
perbuatan yang sama.